Templates by BIGtheme NET

Home / Babel / Babel Jadi Bali ke-10
Peta Kepualauan Bangka Belitung

Babel Jadi Bali ke-10

14 September 2015 | 10:53:03pm
Share Button

Jakarta (koranbabel.com) – Kepulauan Bangka Belitung selain menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, kini kian menjadi perhatian Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menko dan Menteri Pariwisata itu mendesak Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung segera berbenah, menyongsong tahun pariwisata.

 

“Danau Toba (Sumatera Utara) kita jadikan Monaco-nya of Asia, banyak daerah mulai bangkit wisatanya. Saya dengar Bangka juga bangkit. Pemerintah pusat sudah mendorong pariwisatalah yang paling cepat membawa dampak ekonomi yang baik bagi krisis ekonomi kita. Syarat utamanya adalah daerah sendiri harus merespon, bergerak, ” tandas  Rizal Ramli dalam wawancara khusus dengan net.tv.

 

Contohlah Perdana Menteri Lee Kuan Yew. “Lee Kuan Yew membuat revolusi senyum. Singapura wajib tersenyum. Foto-foto senyum dimana-mana. Diperlukan 10 tahun untuk mengubah Singapura yang semula tidak bisa tersenyum ramah kepada wisatawan, kini Singapura menjadi bangsa yang tersenyum dan puluhan juta wisatawan membanjiri negaranya yang kecil itu,” ungkap Rizal Ramli.
Rizal Ramli menantang Sumatera Utara, NTT dan Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan revolusi senyum keramah-tamahan untuk menyongsong kebangkitan wisata. Pemerintah untuk sementara telah menetapkan sepuluh lokasi pariwisata yang akan dikembangkan pemerintah hingga akhir tahun:

1. Danau Toba, Sumatera Utara
2. Kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur
3. Mandalika, Nusa Teggara Barat
4. Pulau Morotai, Maluku Utara
5. Tanjung Lesung, Jawa Barat
6. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
7. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
8. Wakatobi, Sulawesi Tenggara
9. Daerah Istimewa Jogjakarta
10. Pulau Belitung, Bangka-Belitung.

20 Juta Turis

 

Pengembangan sepuluh daerah wisata  itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai target kunjungan 20 juta turis asing pada 2019. Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan Indonesia memiliki 88 Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) di mana di dalamnya terdapat 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

 

Sebagai tahap awal, pemerintah memutuskan untuk fokus terhadap sepuluh lokasi wisata yang dianggap paling potensial dan cepat mendatangkan turis asing. “Semua (lokasi pariwisata) pasti akan dibangun tetapi tentu ada prioritas dari sisi waktu. Untuk yang sekarang, 2015 ini ada sepuluh yang pertama,” kata Arief usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/9).

Untuk dapat mengembangkan 10 kawasan tersebut, pemerintah akan memperbaiki sarana dan prasarana seperti akses transportasi, infrastruktur jalan, hingga ketersediaan air minum. Oleh karenanya perlu koordinasi antara kementerian teknis terkait seperti Kementeriaan Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

“Tadi Menteri Perhubungan dan Menteri PU kalau untuk yang sepuluh pertama sudah pasti masuk rencana pembangunan untuk pelabuhannya, bandara, jalan yang menuju ke sana,” kata Arief.
Jadikan Bali Baru

Mantan bos PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berharap kesepuluh destinasi wisata itu nanti bisa dijual keindahannya kepada turis sehingga orang luar tidak hanya mengenal Bali.

“Kita harapkan dari sepuluh (lokasi wisata) ini, istilahnya, menjadi Bali ke-dua,” ujarnya.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono terpisah mengungkapkan sampai akhir tahun ini kementeriannya telah menganggarkan sekitar Rp 426 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan kawasan wisata. Salah satu fokus utama pembangunan jalan adalah kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Basuki mengatakan, “Yang mau difokusin Danau Toba. Kan jalan lingkarnya jelek, jalan menuju sana jelek. Dulu Danau Toba itu tempatnya orang seminar dari Singapura. Weekend-nya orang Singapura juga di Danau Toba karena dingin, di Singapura kan panas. Sekarang orang tidak ada yang kesana karena lima jam dari Medan jaraknya.”

 

Rizal Ramli menegaskan, mulai Oktober 2015, pemerintah telah mengumumkan akan menambah jumlah negara yang warganya berhak masuk ke Indonesia tanpa visa. Dari sebelumnya sebanyak 45 negara, menjadi 92 negara.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap bisa menggandakan jumlah turis asing yang datang ke Indonesia dari 10 juta menjadi 20 juta orang pada 2019. Peningkatan tersebut juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja industri pariwisata hingga 7 juta dari 3 juta orang dan menambah devisa dari US$ 10 miliar menjadi US$ 20 miliar.

Rizal mengatakan, “Devisa yang dihasilkan sekarang baru US$ 10 miliar kami ingin menjadi US$ 20 miliar dalam lima tahun yang akan datang.”

Angka US$ 10 miliar devisa sektor pariwisata Indonesia menurutnya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan pendapatan devisa di negara-negara Eropa Selatan seperti Italia, Yunani, Spanyol, atau Turki.

Rizal sendiri mengaku telah menyusun berbagai langkah untuk mencapai target penerimaan devisa tersebut. Selain menambah daftar negara penerima fasilitas bebas visa, pemerintah juga akan mengembangkan 222 lokasi pariwisata di tanah air. Diawali dengan mengembangkan 10 lokasi wisata dalam waktu dekat.

 

ISIS tak Bebas Visa

 

Rizal Ramli menegaskan pemerintah tidak akan memberikan fasilitas bebas visa bagi negara-negara yang selama ini menjadi sumber penyebaran ideologi kekerasan dan fundamentalis seperti ISIS.

“Kami sudah tambah jumlah negara yang bebas visa kecuali negara tersebut dikenal aktif di bisnis narkotika, itu kita coret. Atau negara yang aktif dalam mengekspor ideologi kekerasan seperti ISIS dan sebagainya,” kata Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (14/9).

Selanjutnya, kementerian teknis terkait, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan diminta berkoordinasi guna membangun kawasan pariwisata tersebut.

Meskipun mengaku belum menghitung estimasi kebutuhan dana untuk mengembangkan sepuluh lokasi wisata itu, Rizal meyakinkan pemerintah sudah mengalokasikan anggarannya.

“Kita ada waktu untuk membahas perubahan anggaran di DPR sampai Minggu kedua Oktober,” kata Rizal.

 

Pengawasan Turis

 

Sebelumnya Rizal Ramli juga meminta sejumlah lembaga terkait untuk memperketat pengawasan terhadap turis mancanegara. Hal itu dilakukan menyusul bertambahnya jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa dari 45 negara menjadi 92 negara pada Oktober 2015 mendatang

“Kami meminta terutama (badan) intelijen, polisi, dan imigrasi untuk melakukan pengawasan post audit yang ketat,” tutur Rizal di kantornya, Jakarta, Selasa (1/9).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Industri di era mantan Presiden Gus Dur ini juga mengkoordinasikan lembaga-lembaga itu untuk meningkatkan kerjasama internasional sebagai upaya pengawasan. Terutama, kerjasama dengan negara-negara yang disebut Rizal sebagai negara ‘sumber masalah’ yaitu negara yang warganya banyak melakukan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba.

“Ketiga lembaga tadi diminta untuk menyusun program kerjasama dengan negara-negara sumber masalah supaya kita bisa memiliki early warning sytem dan surveillance seandainya ada pelaku kejahatan yang masuk ke sini,” kata Rizal.

Tambah Pintu Masuk

Di tempat yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan guna mengantisipasi melonjaknya jumlah turis asing maka pemerintah akan menambah pintu masuk Bebas Visa Kunjungan (BVK), dari yang sebelumnya 9 menjadi 31 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
“Bandara 19 (TPI), pelabuhan 11 (TPI), dan satu daerah perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat,” ujar Arief.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengungkapkan dari 198 TPI, sebanyak 14 diantaranya telah disiapkan menjadi pintu masuk BVK, diantaranya Bandara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandara Ngurai Rai, Bali; Bandara Kualanamu Medan; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Hang Nadim, Batam; Pelabuhan Sri Bintan, Tanjung Uban; Pelabuhan Sekupang, Batam; dan Pelabuhan Batam Center, Batam.

Selain itu, Ronnie juga akan menambah konter pemeriksaan imigrasi di pintu masuk BVK, baik di bandara dan pelabuhan, serta menyempurnakan sistem manajemen keimigrasian secara online.

“Kalau tidak ada sistem (keimigrasian) itu kan tidak ada pengawasannya jadi turis masuk bebas nah kita sulit untuk mengikuti turis lebih lanjut. Oleh karena itu pensisteman ini yang paling penting dalam waktu dekat harus segera di perbaiki,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebutkan beberapa negara baru tersebut berasal dari negara-negara yang sebelumnya telah diberikan fasilitas visa kedatangan (visa on arrival) dan negara-negara Uni Eropa pengekspor minyak. Tiga negara baru yang diharap bisa menyumbangkan jumlah wisman terbesar adalah Australia, India, dan Taiwan.

“Taiwan itu (wismannya) saat ini di atas 200 ribu (wisman per tahun), India itu di atas 300 ribu wisman (per tahun), Australia itu diatas 1 juta wisman per tahun,” ujar Arif.

Arif berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak kebijakan ini berlaku dapat mendatangkan lebih dari 1,2 juta wisman tambahan atau tambahan devisa mencapai US$ 1,2 miliar, dengan asumsi  satu wisman menghabiskan US$1000 selama berkunjung ke Tanah Air. (bbs/cnni/net/ags)

Comments

comments

About willy1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*