Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka-bukaan soal fakta utang Indonesia di masa pemerintahan Jokowi.
Hal itu ia sampaikan untuk merespons kritik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun.
Fakta-fakta itu ia untai di akun twitternya, Jumat (2/6).
“Sepuluh Fakta Keras tentang Utang Indonesia! Ini sekaligus tanggapan untuk Pak @Pak_JK dan mereka yang sering membahas nominal utang tapi sengaja mengabaikan fakta di sekitarnya. Saya kupas tuntas di Hari Lahir Pancasila!” tulis Yustinus.
Fakta pertama, ia membantah pernyataan JK bahwa pemerintah mengeluarkan Rp1.000 triliun per tahun untuk membayar utang. Menurutnya, pemerintah sangat berhati-hati dan terukur dalam membayar pokok dan bunga utang.
“Transparan tiada yang perlu ditutupi, sudah diaudit BPK,” cuitnya.
Fakta kedua, soal rasio utang terhadap PDB yang katanya justru turun dari 39,57 persen pada Desember 2022 menjadi 39,17 persen per April 2023. Prastowo menyebut kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi memang sempat membuat rasio utang meningkat, yakni 39,4 persen terhadap PDB di 2020, lalu 40,7 persen terhadap PDB di 2021.
“Tapi, kemampuan recovery yang baik membuat ekonomi Indonesia mampu bangkit, sekaligus menurunkan debt ratio. Pada 2021, rasio utang Indonesia 40,7 persen, jauh di bawah rerata emerging market. China bahkan menyentuh 71,5 persen,” ungkapnya.
Fakta ketiga, pemerintah patuh pada aturan fiskal. Konsekuensinya, kenaikan PDB lebih besar daripada utang, di saat mayoritas negara ASEAN dan G20 mengalami kenaikan utang yang lebih tinggi dari PDB.
Fakta keempat, adanya efek pengganda yang besar dari utang. Ia mengklaim pada 2018-2022, saat dunia krisis karena pandemi, utang RI mampu menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian sebesar 1,34. Capaian ini lebih baik dibandingkan banyak negara, termasuk AS, Tiongkok, dan Malaysia.
Fakta kelima, 73 persen utang dalam bentuk rupiah lantaran berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sehingga menekan risiko tekanan saat rupiah melemah.
Fakta keenam, risiko utang menurun. Hal ini ditandai oleh debt service ratio (DSR) sebesar 47,3 persen di 2020 menjadi 34,4 persen pada 2022 dan 28,4 per April 2023.
“DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan. Interest ratio (rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan) juga menurun, dari 19,3 persen pada 2020 menjadi 14,7 persen pada 2022 dan 13,95 persen per April 2023. Penurunan DSR dan IR ini menunjukkan kemampuan APBN dalam membayar biaya utang (pokok dan bunga) semakin menguat,” imbuh Prastowo.
Fakta ketujuh, RI dipercaya mengelola utang karena lembaga pemeringkat kredit ternama memberi rating BBB/Baa2 untuk Indonesia dengan proyeksi stabil saat banyak negara mengalami turun peringkat.
Fakta kedelapan, manfaat utang lebih besar. Ia menyebut sepanjang 2015-2022, penambahan utang sebesar Rp5.125,1, lebih rendah dibanding belanja prioritas seperti perlinsos, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sebesar Rp8.921 triliun.
Fakta kesembilan, aset tumbuh melebihi penambahan utang. Fakta kesepuluh, utang BUMN bukanlah beban APBN.
“Mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, segala utang yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan utang negara,” pungkasnya.
JK menyebut era Jokowi membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun dan merupakan paling tinggi sepanjang sejarah RI.
“Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” ujarnya dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah sebesar Rp7.879,07 triliun atau 39,17 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(*)
