Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus merogoh duit negara hingga Rp82,7 triliun untuk membangun dan memperbaiki jalan yang sulit diselesaikan.
Target pembangunan jalan Jokowi dirinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Suharso membagi data tersebut ke dalam baseline di 2019, target 2023, prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif, dan target 2024 di RPJMN.
Ia merinci target pembangunan jalan era Jokowi mencakup tiga bagian, yakni jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Jalan tersebut kudu masuk dalam kondisi mantap jalan untuk mencapai target RPJMN tersebut.
“Target 2024, 97 persen relatif jalan nasional bisa dicapai, jalan provinsi (75 persen) relatif juga bisa dicapai, tapi jalan kabupaten/kota yang ini (65 persen) sulit dicapai. Karena itu ada instruksi presiden (inpres) terkait jalan,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).
Suharso merinci kondisi mantap jalan nasional sepanjang 47.603 km. Berdasarkan baseline 2019, pembangunan jalan nasional sudah mencapai 92 persen dan ditargetkan rampung 93 persen pada 2023, 95 persen di 2024 berdasarkan pagu indikatif, dan 97 persen dalam RPJMN 2020-2024.
Untuk mencapai target tersebut, Suharso mengatakan perlu tambahan alokasi. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih ada backlog sebesar Rp77 triliun.
Lalu, ia menyebut kondisi mantap jalan provinsi sepanjang 47.874 km. Prognosa pada 2019 ada di angka 68 persen, dengan target rampung 73 persen di 2023, selesai 74 persen pada tahun depan berdasarkan pagu indikatif, dan naik ke 75 persen pada 2024 berdasarkan RPJMN.
Sedangkan kondisi mantap jalan kabupaten/kota mencapai 431.426 km. Suharso merinci baseline pada 2019 pembangunan jalan ini baru rampung 57 persen, kemudian target tahun ini 63 persen, meningkat jadi 64 persen pada 2024 berdasarkan pagu indikatif, dan harus menyentuh 65 persen pada tahun depan jika mengacu RPJMN.
“Pelaksanaan inpres jalan daerah untuk mencapai target RPJMN dengan kebutuhan: 2023 Rp32,7 triliun dan 2024 Rp50 triliun,” rinci data Suharso tersebut.
Sementara itu, data yang dipaparkan Suharso juga menyinggung soal kesulitan pemerintah dalam penyelesaian target pembangunan jalan tol. Ia mengatakan pada 2019 ada 1.298 km jalan tol yang terbangun dan/atau beroperasi.
Kemudian, pada 2023 ditargetkan bisa rampung 568 km lagi jalan tol. Sedangkan Jokowi mematok 1.513 km jalan tol harus terbangun pada prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif demi mencapai target RPJMN 2020-2024 sepanjang 2.500 km jalan tol.
“Target pembangunan jalan tol sulit dicapai disebabkan keterbatasan finansial badan usaha jalan tol, terutama PT Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra,” tulis data Suharso.
“Strategi pembiayaan yang sedang disiapkan adalah melalui skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBL) dan dukungan konstruksi oleh pemerintah,” tandasnya.
(*)
