JAKARTA, – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal usulan kenaikan anggaran Polri pada 2024 hingga 34 persen.
Sri Mulyani mengatakan bahwa usulan anggaran Polri naik karena salah satunya untuk pengamanan Pemilu 2024.
“Jadi semua perhelatan demokrasi sudah masuk dalam APBN yang sedang kami susun dan detailnya sebagian langsung masuk dalam kementerian atau lembaga, dan kami cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya,” kata Menkeu usai acara serah terima aset BLBI di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).
Sementara itu, Mahfud mengatakan, usulan anggaran Polri naik karena berkaitan dengan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
“Kenapa Polri melakukan itu, karena selain yang diserahkan Bu Sri Mulyani tadi, sekarang ada lima daerah otonomi baru di Papua, mungkin membentuk Polda, mungkin Polres dan sebagainya. Itu tidak murah. Tetapi nanti tentu akan dihitung ulang,” kata Mahfud.
Sebelumnya, dikutip dari laman Humas Polri, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI untuk membahas realisasi anggaran 2023 dan rencana kerja anggaran tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/6/2023).
Wakapolri yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan, Polri mengusulkan pagu anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp 148.856.665.577.000 atau Rp 148,8 triliun kepada pemerintah.
Usulan itu sudah termasuk usulan tambahan anggaran untuk pengamanan tahapan Pemilu 2024 hingga pembangunan Polda baru di DOB Papua.
“Pada tanggal 15 Februari 2023, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat kapolri tahun anggaran 2024 sebesar Rp 148.856.665.577.000,” kata Gatot saat rapat.
Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan Rp 37.793.563.999.000 atau naik 34,03 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2023 sebesar 111.063.101.578.000.
(*) (*)
